Diuraikan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Tugu yang berada diutara kraton dan kemudian Beteng Krapyak yang di selatan Kraton memiliki nilai pesan yang tinggi, Dari Kraton ke utara (Tugu), merupakan simbolisasi "HABLUN MINALLAH". Sedangkan Kraton ke selatan merupakan simbolisasi "HABLUN MINANNAS".
Dalam konteks itu, Sultan yang bertahta punya kewajiban mengantarkan setiap umat atau rakyat tanpa membedakan latar belakang dan agamanya. Ke utara, untuk membangun keimanan, ketaqwaan, keselamatan. Untuk ke selatan mengandung maksud antara rakyat dan pemimpin adalah satu. Dalam konteks seperti ini, jelasnya, Sultan harus melaksanakan kewajiban dengan segala keikhlasan. Tidak boleh menerimabagian dari Pengabdiannya itu. Nah, jangan melihat Kraton dan Pakualaman seperti dalam cerita kerajaan, hal itu keliru. Atau menyamakan dengan Pemerintah di Malaysia, Brunei dan negara Eropa lainnya. Karena simbol seperti Tugu - Krapayak itu, sebagai dasar : bagaimana pemerintah daerah DIY mensejahterakan rakyatnya, kata beliau.
Itu pula yang mendasari pemimpin di DIY, karena ketika menjadi bagian dari Republik, SPIRIT MERAH PUTIH, SPIRIT PANCASILA, dan SPIRIT KEBHINEKAan menjadi spirit yang harus dipegang. Karena dengan cara itu, memungkinkan bicara rasa KeTuhanan, rasa Kemanusiaan dan rasa Keadilan. Kalau mau mengkhianati itu, kalau melewati TUGU, ya dihancurkan saja. (janganlah pak, nanti simbol Jogja hilang kalau tugu dihancurkan,........penulis)
Sultan mengingatkan kembali, tentang terbentuknya DIY, sebelum terbentuk DIY, NEGERI NGAYOGYAKARTA dan PAKUALAMAN telah mempunyai dasar hukum, atau koninklijk besult dari Ratu Wihelmina sebagai DAERAH YG BERDAULAT, sehingga secara hukum internasional kedudukannya sama dengan sebuah negara. Sehingga pada waktu RIS Belanda tidak dapat masuk ke Yogyakarta dan oleh karenanya Yogyakarta dijadikan IBUKOTA NEGARA RI. Karena kedaulatan Negeri Yogyakarta dan Pakualaman dihormati.
Keputusan bergabungnya Ngayogyakarta dan Pakualaman memiliki arti penting bagi Indonesia. Karena itu Sultan menjelaskan adanya ijab qobul anatar Negeri Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman dengan Pemerintah RI, yakni Presiden Soekarno (waktu itu-penulis) "Keduanya adalah negara yang berdaulat dan tidak pernah menyerahkan kekuasaannya kepada Republik Indonesia (RI), tetapi yang terjadi adalah berINTEGRASI
Usulan tentang Keistimewaan Yogya, sudah diluncurkan, berbagai aksi damai sudah dijalankan, kita tinggal menunggu kebijakan dan kearifan pemerintah RI didalam menyikapinya
Malioboro sekitar tahun 1948
Alun alun Utara tahun 1888
Kantor Pos tempo doeloe
ASAL MULA KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA HADININGRAT
Pro dan kontra Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta mengerucut pada satu tema, Gubernur dipilih langsung oleh rakyat atau ditetapkan. Perbedaan pendapat antara Istana dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X semakin kentara saat wacana referendum mengemuka.
Sultan meminta keputusan penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dipilih secara langsung harus disepakati melalui referendum. Pemerintah dan DPR, kata Raja Yogyakarta itu, tak bisa menentukan itu sendiri.
Keistimewaan Yogyakarta dipertanyakan? Pada Jumat 26 November lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat kabinet terbatas di kantornya mengatakan tidak pernah melupakan sejarah dan keistimewaan DIY
Keistimewaan DIY itu sendiri berkaitan dengan sejarah dari aspek-aspek lain yang harus diperlakukan secara khusus sebagaimana pula yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Maka itu harus diperhatikan aspek Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi.
Pernyataan ini yang mungkin menuai kontroversi. "Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi," kata SBY.
Sejak sebelum Indonesia merdeka, baru kali ini Keistimewaan Yogyakarta dipertanyakan. Status sebagai Daerah Istimewa itu merujuk pada runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah Kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama Daerah Swapraja.
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II ) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.
Pemerintah Hindia Belanda saat itu mengakui Kasultanan maupun Pakualaman, sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 Nomor 577.
Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah:
1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah)
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).
Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, DPRD DIY menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.
Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa "pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa".
Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, DIY dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.
diambil dari sumber : http://www.akulahindonesia.co.cc/2010/12/asal-mula-keistimewaan-yogyakarta.html#
Tidak ada komentar:
Posting Komentar